Kolaka Timur, Tagsultra.com-Pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya pembangunan Bendung Gunung Jaya yang direncanakan menelan anggaran sekitar Rp70 miliar dan ditujukan untuk mendukung kebutuhan irigasi ribuan hektare lahan persawahan di Kecamatan Dangia dan wilayah sekitarnya.
Proyek tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan sektor pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal di Kolaka Timur.
Namun, di tengah harapan tersebut, muncul sorotan terkait informasi mengenai rencana penyediaan material konstruksi, khususnya batu dan pasir, yang disebut-sebut berpotensi dikelola sendiri oleh badan usaha milik negara (BUMN) pelaksana pekerjaan.
Ketua DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Kolaka Timur, Jusran, meminta pihak pelaksana proyek tidak mengabaikan keberadaan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian fisik proyek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah tempat proyek tersebut dibangun
“Sangat disayangkan kalau benar pihak BUMN yang sudah mendapatkan pekerjaan melalui proses tender juga mengambil seluruh ruang ekonomi, termasuk penyediaan material. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, lalu di mana ruang bagi pengusaha lokal dan masyarakat Kolaka Timur untuk ikut menikmati manfaat ekonomi dari proyek ini?” tegas Jusran.
Ia menilai, keterlibatan pelaku usaha lokal bukan sekadar persoalan mencari keuntungan, tetapi bagian dari upaya menciptakan efek berganda (multiplier effect) dari investasi pemerintah di daerah.
Jusran mengatakan, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur pertanian di Kolaka Timur. Karena itu, manfaat pembangunan harus dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat setempat.
“Jangan sampai proyeknya ada di Kolaka Timur, materialnya diambil dari Kolaka Timur, tenaga dan sumber daya alamnya dari Kolaka Timur, tetapi masyarakat dan pengusaha lokal justru hanya menjadi penonton. Ini yang harus dicegah sejak awal,” ujarnya.
Meski demikian, Jusran menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan Bendung Gunung Jaya sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan, transparan, mengutamakan kualitas serta memberikan ruang yang proporsional kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan kesempatan besar bagi Kolaka Timur, khususnya para petani, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Ini adalah anugerah dan kesempatan besar bagi Kolaka Timur. Kita harus bersyukur karena di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas dan efisiensi anggaran, pemerintah pusat masih memberikan perhatian melalui pembangunan infrastruktur pertanian. Jangan sampai kesempatan ini justru menimbulkan persoalan baru di daerah,” katanya.
Selain persoalan pemberdayaan ekonomi lokal, Jusran juga mengingatkan kontraktor agar tidak mengorbankan kualitas pekerjaan demi mengejar keuntungan.
Ia meminta seluruh proses pembangunan Bendung Gunung Jaya dilakukan sesuai perencanaan teknis, spesifikasi pekerjaan, standar mutu, dan ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.
“Kami tidak ingin proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini hanya bagus di awal. Bendung dibangun untuk melayani kebutuhan pertanian masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Menurut Jusran, keberadaan Bendung Gunung Jaya sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi pertanian masyarakat.
“Jangan sampai baru selesai dibangun, kemudian dalam waktu singkat muncul kerusakan karena kualitas pekerjaan tidak maksimal. Yang menjadi korban nantinya bukan kontraktor, tetapi petani. Ketika irigasi bermasalah, sawah terganggu dan produksi pangan masyarakat ikut terdampak,” sambungnya.
Jusran kembali menekankan agar perusahaan pelaksana memberikan ruang kepada pengusaha lokal, penyedia jasa, pekerja serta pelaku ekonomi lainnya sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ia mengaku tidak mempersoalkan siapa yang memenangkan pekerjaan proyek tersebut. Namun, ketika proyek berada di Kolaka Timur, menurutnya, sudah semestinya ada komitmen pemberdayaan terhadap potensi daerah.
“Kami tidak mempersoalkan siapa yang memenangkan tender. Itu merupakan kewenangan dan proses yang harus kita hormati. Tetapi setelah pekerjaan berada di Kolaka Timur, jangan tutup pintu bagi pengusaha dan pekerja lokal. Berikan kesempatan yang adil kepada anak daerah untuk ikut berkontribusi,” jelasnya.
Terkait informasi mengenai dugaan pengelolaan material galian secara mandiri oleh pelaksana proyek, Jusran meminta seluruh aktivitas pengambilan material dipastikan memiliki perizinan dan dasar hukum yang jelas.
Ia menegaskan, apabila terdapat aktivitas penambangan atau pengambilan material yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya bersama masyarakat dan insan pers akan mengawalnya melalui jalur yang berlaku
“Kalau memang ada aktivitas pengambilan material, pastikan seluruh perizinannya jelas dan tidak bertentangan dengan aturan. Jangan karena proyek pemerintah lalu semua dianggap boleh. Negara hukum tetap harus menjadi panglima,” tegas Jusran.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai muncul kesan bahwa proyek strategis nasional justru menjadi ruang eksklusif bagi kelompok atau perusahaan tertentu.
“Pesan saya sederhana: jangan mencari keuntungan sendiri dengan hanya memberdayakan satu kelompok atau satu pemasok. Kalau ada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan, berikan ruang. Kalau ada tenaga kerja lokal yang kompeten, prioritaskan. Proyek negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya.
Jusran berharap pihak BUMN maupun kontraktor pelaksana dapat membangun komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kolaka Timur.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan proyek strategis tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
“Kami mendukung pembangunan, tetapi kami juga akan mengawasi. Dukungan dan pengawasan itu harus berjalan beriringan. Jangan sampai atas nama pembangunan kemudian kepentingan masyarakat lokal diabaikan,” pungkasnya.
Pembangunan Bendung Gunung Jaya diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Kolaka Timur serta memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.(Red)
