Kolaka Timur.Tagsultra.com-Persoalan pengelolaan aset daerah kembali menjadi perhatian di Kabupaten Kolaka Timur. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang seharusnya dikembalikan ketika masa jabatan, penugasan, atau kewenangan penggunaannya telah berakhir.
Kendaraan dinas merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengadaannya bersumber dari keuangan daerah. Karena itu, keberadaannya harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Randis bukan fasilitas kepemilikan pribadi, melainkan sarana operasional pemerintahan untuk menunjang pelayanan publik.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Timur,.Suprianto,ST.,MT,diharapkan mengambil perhatian serius terhadap persoalan tersebut,khususnya dalam mendorong fungsi pengawasan dan memastikan seluruh aset pemerintah daerah berada dalam penguasaan pihak yang berhak sesuai ketentuan.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan kendaraan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap administrasi pemerintahan serta tanggung jawab dalam menjaga aset milik masyarakat.
Apabila terdapat kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat, mantan pengguna barang, atau pihak lain yang tidak lagi memiliki dasar kewenangan, maka pemerintah daerah perlu segera melakukan pendataan, klarifikasi, dan penarikan sesuai prosedur yang berlaku.
Pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga perlu memastikan jumlah kendaraan yang belum dikembalikan, identitas pengguna terakhir, kondisi kendaraan, serta status administrasi dan dokumen kepemilikannya.
Langkah penertiban tidak boleh berhenti sebatas pendataan atau surat teguran. Harus ada tindakan nyata, termasuk penyampaian batas waktu pengembalian dan langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu memastikan persoalan ini mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai kendaraan yang dibeli menggunakan uang rakyat justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena masih berada di luar penguasaan pihak yang berwenang.
Di sisi lain, penertiban harus dilakukan secara objektif. Setiap kendaraan perlu diverifikasi berdasarkan daftar inventaris Barang Milik Daerah, dokumen penetapan pengguna, serta ketentuan pengelolaan aset yang berlaku.
Aset daerah harus kembali pada fungai dan peruntukanya.Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu menunjukkan komitmen bahwa setiap barang milik daerah harusdipertanggungjawabkan, dijaga, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah daerah dan DPRD Kolaka Timur untuk memastikan seluruh kendaraan dinas yang sudah tidak lagi berhak digunakan segera dikembalikan ke penguasaan resmi pemerintah daerah.
Sebab, menjaga aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab dalam melindungi kekayaan milik rakyat.









