Ketua Komisi II DPRD Koltim,Suprianto Minta Pemda Libatkan Kejari Kolaka Tertibkan Aset Daerah

Kolaka Timur.Tagsultra.com-Persoalan kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang belum dikembalikan oleh pihak-pihak yang tidak lagi memiliki hak penggunaan mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Kolaka Timur, Suprianto, ST., MT.

Suprianto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur tidak hanya melakukan pendataan dan imbauan administratif, tetapi mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh aset daerah yang masih dikuasai pihak yang tidak berhak segera dikembalikan kepada pemerintah.

Menurutnya, kendaraan dinas merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengadaan, pemeliharaan, dan operasionalnya menggunakan anggaran daerah. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang terus menguasai fasilitas negara setelah berakhirnya masa jabatan, penugasan, maupun kewenangan penggunaannya.

“Randis itu aset pemerintah daerah, bukan milik pribadi pejabat. Ketika masa jabatan atau penugasan sudah berakhir, maka kendaraan tersebut wajib dikembalikan sesuai ketentuan. Jangan sampai aset daerah dibiarkan bertahun-tahun dikuasai oleh pihak yang sudah tidak memiliki hak,” tegas Suprianto.

Ia menilai, persoalan tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah daerah, khususnya perangkat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset, agar melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kendaraan dinas yang belum dikembalikan.

Menurutnya, pendataan harus mencakup identitas kendaraan, nomor polisi, status pengguna terakhir, dasar penyerahan kendaraan, hingga keberadaan fisik Randis tersebut. Dengan demikian, pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar mengambil tindakan administratif maupun hukum.

Lebih jauh, Suprianto mendorong Pemda Kolaka Timur untuk melibatkan Kejaksaan Negeri Kolaka melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) guna memperoleh bantuan dan pendampingan hukum dalam proses penertiban aset daerah.

Ia menjelaskan, pelibatan Kejaksaan dapat ditempuh melalui mekanisme kerja sama maupun pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN), sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penagihan, teguran hukum, hingga penyelesaian pengembalian kendaraan dinas mempunyai landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta Pemda jangan bekerja sendiri apabila menghadapi kendala dalam pengembalian aset. Libatkan Kejari Kolaka melalui bidang Datun untuk memberikan bantuan hukum. Jika diperlukan, berikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara agar proses penertiban berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya.

Suprianto juga menegaskan bahwa pelibatan Kejaksaan bukan berarti menyerahkan seluruh kewenangan pengelolaan aset kepada aparat penegak hukum. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab melakukan inventarisasi, penagihan administratif, dan pengamanan fisik kendaraan sesuai prosedur.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya tentu harus dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Suprianto mengingatkan bahwa pengelolaan dan pengamanan aset daerah telah memiliki landasan hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selain itu, terdapat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, pelibatan Kejaksaan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dengan dasar tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara dalam memperjuangkan kepentingan hukum pemerintah, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Suprianto meminta Bupati, Sekretaris Daerah, serta perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset agar segera mengambil langkah terukur.

Ia mendorong agar Pemda menyampaikan data terbuka mengenai jumlah Randis yang belum dikembalikan, siapa pengguna terakhirnya, berapa lama kendaraan tersebut dikuasai, serta langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengamankan aset tersebut.

Menurutnya, penertiban tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh pihak yang sudah tidak memiliki dasar hukum penggunaan kendaraan dinas harus diperlakukan berdasarkan ketentuan yang sama.

“Jangan ada pembiaran dan jangan ada tebang pilih. Semua aset daerah harus ditertibkan tanpa melihat siapa yang pernah menggunakan atau jabatan apa yang pernah diemban. Kalau sudah tidak memiliki hak, wajib mengembalikan,” tegasnya.

Ia berharap langkah penertiban tersebut menjadi momentum bagi Pemda Kolaka Timur untuk membenahi tata kelola aset daerah, meningkatkan tertib administrasi, sekaligus mencegah potensi kerugian keuangan daerah akibat penguasaan aset yang tidak sesuai ketentuan.

“Tujuan kita bukan mencari kesalahan siapa pun, tetapi memastikan aset milik daerah kembali dalam penguasaan pemerintah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. Uang rakyat yang digunakan untuk membeli aset tersebut harus dipertanggungjawabkan,” tutup Suprianto.

Related posts