Mataram,Tagsultra.com-Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan, selaku Kuasa Hukum resmi dari aliansi moral mahasiswa dan masyarakat Suara Pemuda Anti Korupsi (SPARTA NTB), hari ini 9 November 2026,resmi melayangkan Surat Laporan Pengaduan Hukum ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).
Laporan ini membongkar dugaan skandal tindak pidana korupsi, manipulasi volume (quantity fraud), penurunan mutu struktur (quality substitution), serta pemalsuan dokumen administrasi pada Proyek Renovasi Pasar Sila, Kabupaten Bima, Tahun Anggaran 2023.
Proyek strategis nasional di bawah Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini, menggunakan dana APBN TA 2023 dengan nilai pagu sebesar Rp57.086.800.000,- dan dimenangkan oleh kontraktor PT. Relis Sapindo Utama dengan nilai kontrak terkoreksi mencapai Rp46.214.518.000,-.
Arif Kurniadian, S.H., selaku pimpinan Kuasa Hukum Pelapor, menyatakan bahwa langkah hukum formal ini diambil didasarkan atas hak peran serta masyarakat yang dilindungi oleh Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami mendampingi kawan-kawan SPARTA NTB dan masyarakat Sila membawa kasus ini ke ranah hukum pidana khusus Kejati NTB. Berdasarkan investigasi teknis dan data empiris di lapangan, proyek puluhan miliar ini terindikasi kuat menjadi ajang pemufakatan jahat demi memperkaya diri sendiri dan korporasi secara melawan hukum (unjust enrichment),” tegas Arif Kurniadian, S.H. dalam keterangannya di Mataram, Senin (9/11/2026).
Tim Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan membeberkan 4 (empat) poin krusial yang diadukan ke penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati NTB:
1. Cacat Mutu Struktural Beton: Indikasi kuat pengaplikasian mutu beton cor pada struktur bangunan utama pasar yang berada di bawah standar baku spesifikasi teknis (bastek) kontrak.
2. Kecurangan Material Kelistrikan & Air: Ditemukannya deviasi fisik di mana komponen instalasi listrik dan jaringan air bersih diturunkan kualitasnya secara sepihak untuk memangkas biaya produksi.
3. Manipulasi Volume Gali Timbun (Quantity Fraud): Ketidaksesuaian rill volume galian tanah dan penimbunan yang tidak berpedoman pada gambar kerja rencana (as-built drawing), yang berpotensi memicu kerugian keuangan negara akibat kelebihan pembayaran (over-payment).
4. Dugaan Pemalsuan Dokumen Teknik: Rekayasa berkas administrasi, back-up data teknik, hingga laporan kemajuan fisik mingguan/bulanan demi memuluskan proses pencairan dana 100% di saat kondisi rill bangunan di lapangan cacat mutu.
Atas dasar temuan tersebut, pihak hukum Terlaporkan dalam berkas aduan ini meliputi Direktur PT. Relis Sapindo Utama selaku kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pasar Sila pada BPPW NTB, serta Direktur Konsultan Pengawas.
Pihak Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan mendesak Kepala Kejati NTB beserta jajaran Korps Adhyaksa untuk segera:
• Memanggil, memeriksa, dan memeriksa seluruh aktor intelektual maupun pelaksana lapangan proyek terkait.
• Menurunkan Tim Forensik Fisik Konstruksi Independen ke locus delicti (Pasar Sila Bima) guna melakukan uji laboratorium kelayakan mutu beton dan audit volume galian.
• Berkoordinasi dengan BPK RI atau BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan Audit Investigatif guna menghitung nilai rill Kerugian Keuangan Negara.
“Gerakan moral mahasiswa di lapangan yang difasilitasi oleh Kerukunan Masyarakat dan Pemuda Sila akan berjalan beriringan dengan proses hukum formal yang kami kawal. Kami pastikan kasus ini diusut tuntas sampai penetapan tersangka demi keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bima selaku penerima manfaat proyek,” tutup Arif
