Kolaka Timur, Tagsultra.com-Upaya membangun kesadaran demokrasi sejak usia sekolah terus didorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Salah satunya melalui penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula dengan menggandeng Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Koltim melalui pembentukan Saka Adyasta Pemilu.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi Bawaslu Koltim untuk menyiapkan generasi muda agar tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki keberanian serta kepedulian untuk ikut mengawal setiap tahapan demokrasi.
Komisioner Bawaslu Koltim, Toni Ardiansyah, SH., M.A.P., selaku koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.mengatakan Pramuka memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra dalam memperluas gerakan pengawasan partisipatif, khususnya di kalangan pemilih pemula.
Menurutnya, organisasi Pramuka memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat sekolah dan desa, sekaligus memiliki nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan dan pengabdian yang sejalan dengan semangat pengawasan pemilu.
“Kami melihat Pramuka sebagai kekuatan strategis dalam membangun pengawasan partisipatif. Mereka memiliki jejaring sampai ke desa, memiliki semangat pengabdian, dan sangat dekat dengan kelompok pemilih pemula,” ujar Toni saat menyampaikan materi pembinaan, Sabtu (5/9/2026).
Ia menjelaskan, melalui Saka Adyasta Pemilu, Bawaslu ingin menjadikan Pramuka sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang ikut memberikan edukasi kepada lingkungan sekitarnya.
“Jadi, kita tidak ingin adik-adik Pramuka hanya menjadi peserta dalam kegiatan kepemudaan. Kita ingin mereka juga menjadi agen demokrasi yang mampu memberikan informasi, mencegah potensi pelanggaran, ikut mengawasi proses pemilu dan berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tegasnya.
Toni menilai pembinaan pemilih pemula tidak boleh dilakukan secara sporadis dan hanya menjelang pelaksanaan pemilu. Pendidikan politik harus dibangun sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman yang memadai ketika pertama kali menggunakan hak pilihnya.
Ia mengakui, berdasarkan pengamatan dan temuan di lapangan, pemahaman sebagian pelajar terhadap politik, kepemiluan serta mekanisme pengawasan masih perlu diperkuat.
“Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting. Jangan sampai anak-anak kita pertama kali masuk ke dalam proses politik hanya karena ikut-ikutan atau mendapatkan informasi yang tidak benar,” katanya.
Karena itu, lanjut Toni, sosialisasi dan penyuluhan harus dilakukan secara masif dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter generasi muda.
“Yang kita bangun bukan sekadar pengetahuan tentang mencoblos. Lebih jauh dari itu, kita ingin mereka memahami bagaimana demokrasi bekerja, mengenali potensi pelanggaran, memahami politik uang, berita bohong, politisasi identitas, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” jelasnya.
Menurut Toni, pemilih pemula merupakan kelompok yang sangat penting karena akan menjadi bagian dari penentu arah kepemimpinan dan kebijakan politik dalam lima tahun ke depan.
“Ketika mereka memiliki pengetahuan politik yang baik, mereka akan menjadi pemilih yang rasional, kritis dan bertanggung jawab. Tetapi kalau tidak dibekali, mereka sangat rentan menjadi sasaran informasi yang menyesatkan ataupun praktik politik yang tidak sehat,” ujarnya
Dalam penguatan Saka Adyasta Pemilu, anggota Pramuka diarahkan memiliki empat peran utama dalam pengawasan partisipatif.
Pertama, memberikan informasi awal mengenai potensi pelanggaran atau persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Kedua, melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu.
Ketiga, mengawasi atau memantau proses demokrasi di lingkungan masing-masing.
Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
“Empat peran ini sederhana, tetapi sangat penting. Kita ingin membangun kesadaran bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu. Masyarakat juga memiliki ruang untuk terlibat dalam menjaga kualitas demokrasi,” kata Toni.
Toni mengungkapkan, pembentukan Saka Adyasta Pemilu di Kolaka Timur memiliki tiga sasaran strategis.
Pertama, memperluas jangkauan pengawasan partisipatif hingga kepada kelompok pemilih pemula. Kedua, menyiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk menjadi calon aparatur pengawas pemilu. Ketiga, menciptakan aktor-aktor pengawasan pemilu di tengah masyarakat.
“Kalau sejak usia sekolah mereka sudah terbiasa dengan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan keberanian menyampaikan kebenaran, maka itu akan menjadi modal besar ketika mereka menjadi pemilih maupun ketika terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan generasi muda dalam pengawasan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, memastikan hak politik masyarakat terlindungi, mendorong pemilu yang bersih dan transparan, serta menjadikan pemilu sebagai instrumen untuk menentukan sekaligus mengevaluasi kepemimpinan politik.
Program Saka Adyasta Pemilu tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023.
Dalam kerangka pengawasan partisipatif, Bawaslu mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat, mulai dari pendidikan pengawasan, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif hingga komunitas digital pengawasan.
Toni menegaskan, pengawasan partisipatif harus dibangun sebagai gerakan bersama, bukan hanya menjadi program kelembagaan Bawaslu.
“Demokrasi yang sehat tidak mungkin hanya dijaga oleh penyelenggara pemilu. Demokrasi harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami ingin membangun kesadaran tersebut sejak usia sekolah,” tegasnya.
Ia berharap Saka Adyasta Pemilu di Kolaka Timur dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi generasi muda sekaligus melahirkan kader-kader pengawasan yang memiliki integritas.
“Dengan semangat Dasa Darma Pramuka, kami yakin adik-adik Pramuka bisa menjadi sekolah demokrasi yang hidup. Bukan hanya tangguh di lapangan, tetapi juga tangguh dalam menjaga demokrasi,” pungkas Toni.
Melalui program tersebut, Bawaslu Koltim berharap lahir generasi muda yang tidak apatis terhadap politik, namun mampu menjadi pemilih yang kritis, rasional, berintegritas dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi bagian penting dalam mengawal setiap proses demokrasi agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL).
Laporan : Jusran
