Kolaka Timur, Tagsultra.com – Ketua Komisi II DPRD Kolaka Timur, Suprianto, ST., MT., menyatakan komitmennya dalam mengawal program nasional penanaman jagung sebagai bagian dari wujud nyata mendukung ketahanan pangan, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Suprianto saat menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak kuartal III tahun 2025 yang digelar Polres Kolaka Timur, Rabu (9/7/2025), di lahan perhutanan sosial Desa Matabondu, Kecamatan Tirawuta.
Turut hadir, Plh. Sekda Koltim yang mewakili Bupati, Wakil Ketua DPRD Koltim, jajaran Forkopimda, Kapolres dan Wakapolres Koltim,Dandim 1412 Kolaka, beserta PJU Polres koltim, pimpinan OPD, Camat Tirawuta, Kepala Desa Matabondu, dan kelompok tani setempat.
“Kami dari Komisi II DPRD Kolaka Timur yang membidangi pertanian dan perkebunan, tentu sangat mendukung penuh kegiatan ini. Apalagi berdasarkan pemaparan Kapolres tadi, Kolaka Timur memiliki potensi lahan seluas 1.700 hektar yang siap ditanami jagung,” ujar Suprianto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanaman jagung ini merupakan bagian dari program ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Jagung tidak hanya dikonsumsi langsung, tetapi juga diproses menjadi pakan ternak, yang hasil ternaknya nantinya juga akan mendukung program MBG.
“Strategi program ini bertujuan menjadikan Kolaka Timur sebagai lumbung pangan. Untuk itu kita harap ada dukungan yang kuat dari Pemda, dan kami di DPRD akan mengawal dari sisi kelembagaan politik serta regulasi agar program ini sukses,” tegasnya.
Suprianto menambahkan bahwa sinergi antara Pemda, Polres, Forkopimda, DPRD dan TNI sangat diperlukan demi lancarnya program ini, yang diharapkan menghasilkan produk jagung berkualitas, serta memberikan keuntungan ekonomi nyata bagi petani lokal.
Meski mendukung penuh program ini, Suprianto juga mengingatkan pentingnya pencegahan berbagai tantangan yang dihadapi para petani di Kolaka Timur. Diantaranya adalah ketersediaan dan penyerapan pupuk hibrida, akses terhadap teknologi pasca-panen, hingga kepastian pasar bagi hasil produksi.
“Masalah kelembagaan petani juga penting untuk diatensi. Kelembagaan yang kuat akan menjadi wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung program jagung nasional,” kata Suprianto.
Ia juga menyinggung soal harga jagung Rp 5.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini harus benar-benar diikuti oleh Bulog dan instansi terkait, dengan memastikan hasil panen diserap sesuai harga yang ditetapkan.
“Bulog harus betul-betul hadir di lapangan. Serapan hasil panen petani harus berjalan, gudang Bulog harus terisi, dan harga harus sesuai kebijakan presiden. Ini menyangkut kepercayaan petani terhadap negara,” ujar Suprianto.
Menangapi keluhan petani terkait syarat pembelian oleh Bulog yang dinilai menyulitkan, seperti kebutuhan jagung dalam kondisi bersih dan kering, Suprianto berjanji akan segera mengundang Bulog dan dinas terkait untuk duduk bersama mencari solusi.
“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan memanggil teknis Bulog dan OPD. Kita bahas bersama agar petani tidak lagi kesulitan memasarkan hasil panennya karena aturan yang tidak berpihak pada kondisi lapangan,” tegasnya.
Melalui momentum ini, Suprianto berharap Kolaka Timur bisa menjadi salah satu daerah penyumbang utama ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong kesejahteraan petani sebagai pilar ekonomi daerah.
Laporan : Jusran
