Jakarta, TagSultra.com-Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur ke Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi dan Kewilayahan, pada Kamis 4 Desember 2025, menjadi langkah taktis dalam memperkuat percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Kolaka Timur.
Rombongan para Pimpinan DPRD Kolaka Timur dalam meeting room bersama pihak direktorat jenderal administrasi dan kewilayan Kemendagri yang khusus menangani bantuan sarana prasarana serta regulasi dan perundang-undangan terkait bantuan paket bantuan bencana pemadam kebakaran, oleh Ketua Komisi 2 DPRD Koltim Suprianto, ST., MT, bersama Ketua Komisi 1 Eka Saputra, Ketua Komisi 3 Dr. Irwansyah, Ketua Fraksi NasDem Irwanto, serta Anggota DPRD Fraksi NasDem Andi Rasbiatum.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari sinergi strategis legislatif dan pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan prioritas Koltim khususnya kelengkapan sarana prasarana peralatan kendaraan DAMKAR dan sarana pendukung tambahan lainnya dapat diperjuangkan di tingkat pusat.
Salah satu agenda utama adalah koordinasi dan lobi intensif untuk memperoleh bantuan armada dan fasilitas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kolaka Timur. Minimnya sarana Damkar selama ini menjadi perhatian serius DPRD ditengah keterbatasan anggaran APBD Tahun 2026, terutama untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di wilayah tersebut.
“Dalam kunjungan ke Kemendagri hari ini, kami melakukan lobi-lobi khusus agar Kabupaten Kolaka Timur bisa memperoleh bantuan unit Pemadam Kebakaran, dan alhamdulillah, kami mendapatkan sambutan positif,ada peluang besar bantuan ini,inshaa Allah bisa terealisasi ditahun depan,”ujarnya
Suprianto mengungkapkan bahwa dalam rapat konsultasi, pihak Kemendagri juga membuka peluang bantuan tambahan.
“Kami mendapat informasi menggembirakan bahwa selain mobil Damkar, Kolaka Timur juga berpeluang mendapatkan paket ambulans untuk penanganan korban kebakaran, pakaian APD, serta pompa air. Namun, ada syarat utama: Pemda harus segera mengajukan proposal yang ditandatangani Bupati dan mengundang Dirjen untuk pengukuhan relawan bencana di setiap desa dan kelurahan minimal 1 – 2 orang.”bebernya
Ia menegaskan bahwa DPRD telah membuka jalan, sementara tindak lanjut berada pada Pemda.
“Dirjen menyatakan siap datang ke Kolaka Timur, asalkan Pemda siap tahun ini atau awal tahun depan. Ini semua bergantung pada keseriusan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP sebagai leading sector. Yang jelas, DPRD telah bekerja, berkolaborasi, dan membuka pintu-pintu lobi di kementerian agar sebanyak mungkin bantuan turun ke Koltim di tengah APBD yang sangat terbatas,akibat pemotongan anggaran TKD lebih dari Rp300 miliar dari APBD kita 1 trliyun tahun ini,inilah menjadi alasan kuat DPRD melakukan percepatan upaya lobi ke pusat,”terangnya
Suprianto menuturkan bahwa perjuangan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dikabupaten Kolaka timur
“Pihak Direktorat Jenderal Administrasi dan Kewilayahan menyampaikan bahwa Kolaka Timur tinggal menyiapkan beberapa syarat teknis. Kami dari DPRD akan memastikan prosesnya berjalan cepat dan sesuai regulasi. Kebutuhan Damkar ini mendesak, dan kami akan terus mengawal sampai benar-benar terealisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Suprianto menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemda Koltim dalam membuka ruang agar bantuan pemerintah pusat dapat terealisasi dengan baik
“Sinergi ini sangat penting. Tanpa kerja sama, sulit bagi daerah mengakses program-program pusat. Karena itu kami mendorong Pemda untuk segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.Kami tidak ingin Kolaka Timur tertinggal dalam hal layanan dasar seperti kesiapsiagaan bencana kebakaran atau bencana lainya.”ungkap politisi Gerindra itu
Suprianto Kembali menegasan bahwa komitmen DPRD Koltim akan terus mengawal serta mengawasi pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan di wonua sorume
“Kunjungan ini adalah bukti bahwa DPRD Koltim bekerja dan berjuang. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan itu yang kami perjuangkan. Kami akan terus mengawalnya hingga bantuan Damkar benar-benar hadir di Kolaka Timur,”tegas Suprianto politisi fraksi Partai Gerindra Kolaka Timur tersebut.
Hal senada di ucapkan,Ketua Komisi 1, Eka Saputra.ST yang bermitra langsung dengan Satpol PP dan bidang Pemadam Kebakaran itu menyampaikan kondisi memprihatinkan terkait sarana Damkar Koltim.
“Kita sangat kekurangan kendaraan dan peralatan Damkar. Unit yang kita punya sudah tua, hanya satu, dan pernah mogok di jalan saat menuju lokasi kebakaran. Dampaknya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Damkar menjadi rendah, bukan karena petugas tidak bekerja, tapi karena sarana sangat terbatas.”bebernya
Ia menegaskan bahwa keterbatasan APBD membuat bantuan pusat menjadi satu-satunya jalan.
“Untuk memenuhi pelayanan publik yang menyangkut keselamatan warga, seperti Damkar, hanya ada dua cara: meminta pertolongan kepada Tuhan dan meminta bantuan pemerintah pusat. Itu yang hari ini kami perjuangkan di Kemendagri.”ungkapnya
Sementara itu,Ketua Komisi 3 DPRD Koltim, Dr. Irwansyah, SH., LLM,di awal pertemuan tersebut,ia menegaskan bahwa kondisi geografis Kolaka Timur menuntut perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Kedatangan kami hari ini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai anak muda Kolaka Timur yang diberi amanah rakyat. Secara faktual, Koltim sangat kekurangan fasilitas Damkar dan tidak mampu merespons cepat ketika terjadi kebakaran.”ucap irwansyah
Selain itu, Irwansyah menjelaskan situasi dan kondisi di Kolaka timur, jika terjadi bencana kebakaran
“Dengan 117 desa, 16 kelurahan, dari 12 kecamatan ini,jaraknya berjauhan, sering terjadi mobil Damkar baru tiba dua jam setelah rumah warga habis dilalap api. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kolaka Timur membutuhkan empat unit Damkar baru untuk ditempatkan di Tirawuta, Mowewe, Ladongi, dan Lambandia agar mampu merespons cepat musibah kebakaran.”pintanya
Irwansyah menegaskan perlunya atensi serius dari Kemendagri.
“Inilah kondisi kami saat ini dan ini tidak bisa di biarkan,kami harap pemerintah pusat melalui Kemendagri Direktorat Jenderal administrasi dan kewilayahan perlu memberi atensi khusus kepada Kabupaten Kolaka Timur,agar nanti ada musibah kebakaran bisa mencover dengan cepat wilayah terdekat dimana terjadi musibah kebakaran”.pungkas politisi Fraksi.Partai Nasdem tersebut.
Kunjungan kerja ke Kemendagri ini menjadi langkah awal dari rangkaian pertemuan strategis DPRD Koltim di tingkat pusat. Agenda lanjutan bersama kementerian lain juga telah dijadwalkan untuk memastikan berbagai kebutuhan pembangunan Kolaka Timur dapat diperjuangkan secara maksimal dan berkelanjutan.
Laporan : Jusran
