Kolaka Timur, Tagsultra.com-Jembatan Konaweha Hulu yang menjadi urat nadi penghubung Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur kini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Longsor yang terjadi di sekitar oprit dan abutmen jembatan pada Minggu (15/6/2026) menyebabkan akses transportasi lumpuh total dan tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Jembatan Konaweha Hulu merupakan salah satu infrastruktur strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan panjang bentang mencapai 247 meter, jembatan ini menjadi akses utama masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Uluiwoi dan Ueesi di Kabupaten Kolaka Timur serta Kecamatan Latoma dan Abuki di Kabupaten Konawe.
Pembangunan jembatan beserta jalan akses dan penataan koridornya menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Infrastruktur tersebut menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas pendidikan, hingga pelayanan sosial lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kolaka Timur, Suprianto, ST., MT, mengaku menerima laporan langsung dari masyarakat terkait kondisi jembatan yang mengalami kerusakan serius akibat terjangan banjir dan tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.
“Tadi malam saya menerima informasi dan dokumentasi video dari warga yang menunjukkan adanya retakan serta longsoran pada bagian oprit dan abutmen jembatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena akses utama masyarakat saat ini sudah tidak bisa dilalui kendaraan,” ujar Suprianto, Senin (16/6/2026).
Menurutnya, kerusakan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Konawe dan Kolaka Timur. Pasalnya, Jembatan Konaweha Hulu merupakan satu-satunya jalur utama yang selama ini digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan ke pusat-pusat ekonomi.
“Masyarakat sangat bergantung pada jembatan ini. Setiap hari para petani dan pekebun menggunakan jalur tersebut untuk membawa hasil panennya ke pasar. Jika akses ini terputus dalam waktu lama, tentu akan berdampak langsung terhadap perekonomian warga,” katanya.
Meski usia jembatan tersebut masih tergolong muda, sekitar tiga tahun sejak selesai dibangun dan secara teknis dirancang memiliki umur layanan hingga puluhan tahun, Suprianto menilai faktor alam menjadi tantangan terbesar yang harus segera diantisipasi.
“Kerusakan yang terjadi bukan karena usia bangunan, melainkan akibat derasnya arus sungai dan tingginya intensitas hujan yang memicu erosi serta longsor di sekitar bangunan bawah jembatan. Karena itu diperlukan langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dari seluruh pihak agar kerusakan tidak semakin parah,” tegasnya.
Sebagai infrastruktur yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Suprianto mendesak Pemprov Sultra melalui Dinas PUPR untuk segera melakukan penanganan darurat di lokasi.
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera turun tangan melakukan penanganan darurat. Jangan menunggu kerusakan semakin besar. Jalur ini merupakan akses vital masyarakat dan harus segera dipulihkan agar aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga dapat kembali berjalan normal,” ujarnya.
Suprianto juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pesan WhatsApp sesaat setelah menerima laporan dari masyarakat.
“Sejak tadi malam saya sudah menyampaikan laporan dan dokumentasi kondisi jembatan kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Sultra agar segera mendapat perhatian. Saya berharap ada respons cepat karena kondisi di lapangan sudah sangat mendesak,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Setelah menerima laporan warga, saya langsung berkoordinasi dengan BPBD Kolaka Timur dan menyerahkan dokumentasi yang ada. Informasi yang saya terima, pihak BPBD juga telah melakukan komunikasi dengan Dinas PUPR Provinsi Sultra terkait langkah penanganan yang akan dilakukan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Uluiwoi dan Ueesi, Suprianto menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepentingan ribuan masyarakat.
“Kurang lebih 8.500 jiwa penduduk di Kecamatan Uluiwoi dan Ueesi sangat bergantung pada akses ini. Jembatan Konaweha Hulu bukan hanya penghubung wilayah, tetapi juga penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Jika penanganannya terlambat, dampaknya akan sangat luas,” katanya.
Ia menambahkan, putusnya akses tersebut juga berpotensi menghambat mobilitas mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kota Kendari maupun Kota Unaaha, serta masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan pemerintahan dan kesehatan.
“Saya berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret, baik solusi jangka pendek maupun perbaikan permanen. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian sementara akses utama mereka terputus,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu respons resmi serta langkah penanganan dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instansi yang bertanggung jawab atas ruas jalan dan Jembatan Konaweha Hulu.
