Kolaka Timur.Tagsultra.com-Minimnya tenaga medis, khususnya dokter di Puskesmas Tirawuta, kembali menjadi perhatian serius publik. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang setiap hari datang untuk mendapatkan layanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan.
Sorotan keras datang dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Dr. Irwansyah, SH., LL.M, yang menilai persoalan kekurangan dokter di Puskesmas Tirawuta tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum terkait pemberian jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang bertugas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pegawai non-PNS yang bekerja untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 disebutkan bahwa pegawai non-PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pemberi kerja dapat menerima pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari Dana Kapitasi JKN apabila jumlah PNS dan PPPK yang tersedia tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Regulasi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan penghargaan yang adil kepada seluruh tenaga yang berkontribusi langsung dalam pelayanan kesehatan, tanpa membedakan status kepegawaiannya. Kehadiran pegawai non-PNS selama ini dinilai sangat membantu menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan tenaga ASN.
Menurut Irwansyah, Kecamatan Tirawuta merupakan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur. Karena itu, Puskesmas Tirawuta seharusnya menjadi contoh utama pelayanan kesehatan yang prima serta menjadi representasi keberhasilan salah satu program unggulan Bupati Kolaka Timur di bidang kesehatan.
“Bagaimana program pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah bisa berjalan maksimal jika fasilitas kesehatan utama di ibu kota kabupaten masih mengalami kekurangan tenaga dokter? Jumlah pasien yang datang berobat setiap hari cukup tinggi dan tenaga medis yang ada saat ini tentu sangat berat untuk membackup seluruh kebutuhan pelayanan tersebut,” tegas Irwansyah,saat di konfirmasi dikediamannya,(Kamis,4 Mei 2026)
Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah dibahas secara khusus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan DPRD Kolaka Timur pada bulan lalu. Dalam forum tersebut, DPRD telah meminta agar Organisasi Perangkat Daerah terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekosongan tenaga dokter di sejumlah puskesmas, termasuk Puskesmas Tirawuta.
Irwansyah menilai hasil RDP tersebut semestinya sudah mendapat tindak lanjut cepat dari Dinas Kesehatan karena persoalan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.
“Harusnya direspon cepat setelah RDP bulan lalu, karena sangat urgent dan mendesak soal kesehatan masyarakat. Karena sebenarnya pihak Dinas Kesehatan tinggal mengeksekusi hasil RDP tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwansyah mengungkapkan bahwa dalam RDP tersebut DPRD juga menghadirkan Kepala BKPSDM Kabupaten Kolaka Timur guna memperoleh kejelasan terkait mekanisme pengangkatan dan penggajian dokter non-ASN sebagai salah satu solusi mengatasi kekurangan tenaga medis.
“Waktu itu Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa secara aturan pemerintah daerah diperbolehkan mengangkat tenaga dokter, sepanjang pemerintah daerah bersama-sama melakukan konsultasi ke BKN untuk meminta fatwa atau petunjuk resmi. Dasar petunjuk dari BKN itulah yang selanjutnya menjadi rujukan daerah untuk mengangkat tenaga sukarela, terutama dokter yang saat ini masih banyak kosong di beberapa puskesmas,” jelasnya.
Politisi partai nasdem yang juga membidangi urusan kesehatan tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu program prioritas Bupati Kolaka Timur yang harus diterjemahkan secara nyata oleh seluruh perangkat daerah terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan lebih cepat dan responsif dalam mengambil langkah strategis guna memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang akan bertugas difasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan program kesehatan gratis dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kolaka timur sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai.
“Pelayanan kesehatan ini merupakan skala prioritas Bupati Kolaka Timur. Jadi harus betul-betul dimaksimalkan dengan baik agar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap program ini dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya secara langsung,” tegas Irwansyah.
Selain Puskesmas Tirawuta, Irwansyah juga menyebut puskesmas Aere dan Sanggona mendapat hal yang sama yaitu kekurangan tenaga medis(Dokter)
“Kami di DPRD Kolaka Timur melalui Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program kesehatan daerah dan memastikan setiap rekomendasi yang telah dihasilkan dalam forum resmi dapat segera ditindaklanjuti demi terpenuhinya hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas dan untuk kepentingan daerah kita berharap pemda mau berkolaborasi dengan DPRD agar pelayanan kesehatan maksimal. Kami selaku perwakilan rakyat lebih terbuka dan cepat menerima aspirasi karena keberadaan kami di DPRD untuk memperjuangan aspirasi yang setiap saat datang,”ungkapnya
Sementara itu,salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah daerah dan khususnya DPRD Koltim melalui komisi 3 yang telah mengatensi keluhan masyarakat
“Saya berharap bapak Plt. bupati dan DPRD Koltim untuk memberikan solusi atas kekurangan tenaga medis(Dokter)di puskesmas tirawuta,menginggat banyaknya warga yang sering berobat di Puskesmas tersebut,kalau perlu bapak plt.Bupati bersama DPRD memanggil pihak puskesmas dan Dinkes serta BKPSDM untuk mencari solusi konkret terhadap masalah pelayanan publik ini,”pungkasnya
Tim Jurnalis Tagsultra.com berupaya menghubungi Kapus tirawuta dan kadis Dinkes melalui via WhatsApp,belum mendapat respon(masih centang satu),(Red)
