Kolaka Timur, Tagsultra.com-Aktivitas tambang PT Toshida Indonesia kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Perusahaan yang beroperasi di wilayah perbatasan Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur itu diduga telah melakukan kegiatan produksi nikel di area yang masuk dalam wilayah administrasi Kolaka Timur tanpa kejelasan izin dan koordinasi resmi dengan pemerintah daerah.
Isu tersebut ramai diperbincangkan, terlebih setelah muncul pemberitaan di salah satu media online yang menuding Camat Aere, Hardi, terlibat dalam praktik “kongkalikong” dan bungkam terhadap aktivitas perusahaan tambang tersebut.
Menanggapi hal itu, Camat Aere akhirnya angkat bicara usai menghadiri rapat koordinasi di aula Kecamatan Lambandia, Selasa (14/10/2025).
“Dua minggu yang lalu saya berinisiatif memanggil Kabag Pemerintahan untuk turun langsung meninjau lokasi PT Toshida, terutama terkait batas-batas antara Kolaka dan Kolaka Timur karena sudah mulai muncul gejolak di lapangan,” jelas Hardi kepada wartawan.
Menurutnya, saat tiba di lokasi, ia mendapati bahwa PT Toshida telah melakukan kegiatan produksi nikel di wilayah Kolaka Timur, dengan area eksplorasi mencapai kurang lebih 10 hektare.
“Begitu saya lihat kondisi di lapangan, saya bersama Kabag pemerintahan langsung menemui pihak manajemen perusahaan di kantor mereka. Saya sampaikan dua hal penting,pertama, agar segera melapor secara resmi ke Bupati Kolaka Timur, dan kedua, segera merealisasikan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (PPM) yang sudah disepakati dalam rapat terakhir dengan Pemda Koltim,” tegasnya.
Salah satu poin yang harusnya segera direalisasikan oleh perusahaan, lanjut Hardi, ialah bantuan untuk rumah ibadah di Desa Taore, serta penyerapan tenaga kerja lokal yang hingga kini belum dijalankan.
“Saya sudah minta agar PT Toshida memperhatikan anak-anak daerah. Jangan sampai masyarakat Aere hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Harus ada keterlibatan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Selain itu, Hardi juga menegaskan bahwa kompensasi bagi masyarakat terdampak tambang merupakan perjuangan serius pihak kecamatan. Kesepakatan bersama antara Pemda Koltim, perwakilan perusahaan, dan masyarakat sudah ditandatangani, mencakup beberapa poin penting.
“Dalam kesepakatan itu ada bantuan kesehatan, rumah ibadah, pendidikan, dan perbaikan infrastruktur jalan bagi desa-desa terdampak. Itu semua harus dijalankan oleh pihak perusahaan,” tegasnya.
Terkait tudingan bahwa dirinya bungkam terhadap aktivitas PT Toshida, Hardi menepis keras tuduhan tersebut.
“Saya selaku pemerintah tidak boleh menghalangi pihak investor yang ingin menanamkan modal di daerah. Tapi bukan berarti saya diam. Saya justru mendorong agar semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya menegaskan.
Ia juga menampik keras tudingan adanya keterlibatan dirinya dalam praktik tidak terpuji.
“Saya tegaskan, tidak ada kongkalikong. Saya tidak pernah bungkam, apalagi bermain. Saya berfikir untuk Kolaka Timur, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya akan terus perjuangkan wilayah ini agar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.
Hardi menambahkan, pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah akan terus mengawal kewajiban PT Toshida terhadap masyarakat dan pemerintah, termasuk pembayaran pajak daerah serta realisasi program sosial perusahaan.
“Insya Allah kami akan perjuangkan semua, baik hak masyarakat adat, maupun kewajiban perusahaan terhadap Pemda Koltim. Semua harus transparan dan sesuai aturan dan insya Allah dalam waktu dekat ini pihak perusahaan Toshida akan melakukan rapat dengan Pemda koltim,” tutup Camat Aere
Diketahui, PT Toshida Indonesia telah beroperasi kurang lebih satu tahun, namun hingga kini masih menjadi perbincangan hangat karena berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas wilayah, izin produksi, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah daerah Kolaka Timur menegaskan akan terus menindaklanjuti masalah ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Laporan : Jusran
