Kendari.Tagsultra.Com-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Suprianto, memberikan perhatian serius terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) percetakan sawah rakyat di wilayah tersebut.Selasa 31 Maret 2026
Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah warga di beberapa kecamatan melaporkan bahwa lahan kebun mereka yang telah diserahkan untuk program cetak sawah, belum dikerjakan secara maksimal sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan di beberapa titik, pekerjaan disebut baru sebatas land clearing tanpa dilanjutkan hingga tahap siap tanam.
Menindaklanjuti hal itu, Suprianto melakukan koordinasi langsung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program tersebut, Ibu Enda, guna memastikan kejelasan progres pekerjaan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Dalam keterangannya, Suprianto menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi II, tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang merugikan masyarakat.
“Kami DPRD Kolaka Timur,Khususnya di Komisi II DPRD Kolaka Timur mengatensi penuh setiap laporan dan keluhan warga. Program ini sangat baik, tetapi dalam implementasinya tidak boleh merugikan masyarakat. Lahan yang sudah diserahkan harus dikerjakan sesuai standar, bukan hanya dibuka lalu ditinggalkan tanpa kejelasan,” tegas Suprianto.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pihak penyedia agar bekerja sesuai kontrak, yakni memastikan lahan yang dikerjakan benar-benar siap tanam, bukan sekadar pembersihan lahan.
“Kami mendorong agar semua pihak, baik penyedia maupun pelaksana di lapangan, bertanggung jawab penuh. Jangan sampai masyarakat kehilangan lahan produktifnya, tetapi manfaat program belum mereka rasakan,” tambahnya.
Sementara itu, dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra ,melalui pejabat PPK yang menanggani program percetakan sawah tersebut, Endah Susilowati,S.TP.,MM, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dalam pengendalian kualitas pekerjaan. Ia memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk lahan yang telah memenuhi kriteria siap tanam.
“Kami tegaskan, tidak ada pembayaran untuk pekerjaan yang belum selesai. Yang dicairkan hanya lahan yang sudah siap tanam sesuai ketentuan kontrak. Ini menjadi komitmen kami untuk menjaga kualitas program,” jelas Ibu Endah
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keterlambatan pelaksanaan program tidak terlepas dari sejumlah kendala teknis di lapangan. Di antaranya proses administrasi yang dimulai di akhir tahun, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga terbatasnya akses logistik dan infrastruktur jalan.
Program ini mulai berjalan di akhir tahun, sehingga waktu pelaksanaan cukup terbatas. Ditambah dengan kondisi geografis dan akses yang cukup ekstrem di beberapa lokasi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia di lapangan,” ungkapnya.
Saat ini, pihak penyedia, termasuk yang melibatkan unsur TNI, telah mengusulkan tambahan waktu pengerjaan selama dua bulan agar seluruh target dapat diselesaikan secara optimal.
Meski demikian, Suprianto berharap agar seluruh pihak tetap berkomitmen menyukseskan program ini, mengingat percetakan sawah seluas lebih dari 2.100 hektar tersebut menjadi peluang besar bagi Kolaka Timur untuk meningkatkan produksi pertanian.
“Kami tetap mendukung penuh program ini karena sangat strategis untuk meningkatkan produksi gabah di Kolaka Timur. Namun, pelaksanaannya harus benar-benar tuntas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Program percetakan sawah rakyat ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong Kolaka Timur menjadi daerah penghasil gabah kering panen terbesar di Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Laporan : Redaksi
