Kolaka Timur, tagsultra.com-Krisis pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Kolaka Timur menjadi sorotan serius. Empat puskesmas, termasuk Puskesmas Tirawuta yang berada di ibu kota kabupaten, dilaporkan tidak memiliki dokter umum selama berbulan-bulan,sebelumnya telah mendapat sorotan dari ketua komisi 3 DPRD di bulan lalu.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Suprianto, ST., MT, setelah menerima banyak laporan langsung dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV.
Laporan tersebut datang dari Syamsudin, warga Desa Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, Serman, tokoh pemuda Desa Ueesi, Kecamatan Ueesi, serta Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kolaka Timur, Irwanto, yang menyampaikan kondisi serupa di wilayah Kecamatan Aere.
Menurut Suprianto, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhenti hanya karena alasan kekurangan tenaga dokter.Saya bermitra dengan Bagian Keuangan BPKAD Pemda Kolaka Timur,wajib memastikan uang pemda atau anggaran oemda yg di kelola lwt BKAD di direncanakan dan siapkan untuk datangkan tenaga dokter dan konsekwensi insentifnya.
“Saya sangat menyesalkan perhatian pemda yang tidak bisa menyeluruh,mengidentifikasi masalah lalu membuat tindakan preventif di semua dinas-dinas,terkhusus yang jadi sorotan saat ini pelayanan kesehatan, dan dibutuhkan sikap dam action Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Timur yang cepat dan tidak terlalu kaku terhadap aturan,semua aturan pasti ada solusinya karena masalah pelayanan,ini masalah nyawa masyarakat Yang dipertaruhkan di sini adalah keselamatan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang sakit mendapatkan pelayanan jika di puskesmas tidak ada dokter umum?dalam aturan paramedis.puskesmas tidak dibolehkan memberi diangnosis awal dan memberi resep,karena itu ranahnya Dokter puskesmas, nah,bagaimana mau di tahu apa sakitnya dan apa resep dokter terhadap warga yang sakit,termasuk rekomendasi rujukan kalau dokternya tidak ada dipuskesmas? astagfirullah…Ini adalah layanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan,” tegas Suprianto.
Ia mengingatkan bahwa salah satu program prioritas Bupati Kolaka Timur saat kampanye adalah meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Karena itu, menurutnya, kondisi empat puskesmas tanpa dokter bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah.
Empat puskesmas yang disebut mengalami kekosongan dokter umum yakni Puskesmas Tirawuta, Puskesmas Uluiwoi, Puskesmas Ueesi, dan Puskesmas Aere.
Suprianto mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur segera mengambil langkah darurat dengan berkoordinasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) utk meminta priveledge atau perlakuan khusus, Kementerian Kesehatan jg meminta priveledge, serta melibatkan BKPSDM agar persoalan tersebut memperoleh solusi secepatnya.
“Jangan menunggu terus program dokter dari pemerintah pusat yg blm tahu bukan berapa.pastinya akan ada. Ini kondisi darurat. Kepala Dinas Kesehatan harus segera melaporkan kepada Bupati, Sekda, dan BKPSDM agar bersama-sama berkoordinasi ke Kementerian Kesehatan. Kalau perlu sowan langsung ke BKN untuk melaporkan kondisi kekurangan dokter di Kolaka Timur,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar pemerintah daerah menjalin kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Halu Oleo (UHO) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) guna membuka peluang penempatan dokter umum di wilayah terpencil dan kategori 3T.
Menurutnya, solusi tersebut jauh lebih realistis dibanding hanya menunggu formasi dari pemerintah pusat.
“Naikkan insentif dokter khusus daerah 3T. Kalau insentifnya menarik, dokter dari luar daerah pasti ada yang bersedia dikontrak untuk bertugas di Kolaka Timur. Ini soal keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat,” katanya.
Suprianto juga meminta Bupati Kolaka Timur bersama Sekretaris Daerah segera mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan Kolama Timur di Dinas Kesehatan karena dinilai oleh rakyat dan publik blm maksimal mengimplementasikan visi kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Saya meminta Bupati dan Sekda memanggil Kepala Dinas Kesehatan,utk.segera memberi waktu selesaikan masalah ini, Jangan sampai program Bupati untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tidak berjalan karena lemahnya langkah antisipasi di dinas teknis,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memang penting, namun pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas.
“Masyarakat memang membutuhkan RSUD Kolaka Timur segera selesai. Tetapi jangan sampai pemerintah lebih fokus memikirkan bagaimana mau mencarikan dan menggeser-gessr anggaran untuk mencukupi atau nda syarat lagi untuk alokasi pembangunan rumah sakit,”ungkap Suprianto
“Sementara persoalan mendesak seperti kekurangan dokter di puskesmas dibiarkan berlarut-larut. Alokasikan anggaran untuk merekrut dokter kontrak dari luar daerah dengan insentif yang layak,cari celah dalam regulasi tsb apa yg bisa dilakukkan, sy rasa BKN, KeMendagri atau pun Kemen PAN Reformsi akan memberi ruang dan pengecualian dkm jangka pendek sambil tinggu program dokter khusus dari pusat jika qt melaporkan kondisi sebenarnya di daerah kita ,”tambahnya
Selain krisis dokter, Suprianto juga mengungkapkan adanya laporan mengenai tenaga kesehatan paruh waktu yang belum menerima pembayaran honor selama kurang lebih empat bulan.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperburuk pelayanan kesehatan di daerah.
Sementara itu, Syamsudin, warga Desa Sanggona, Kecamatan Uluiwoi, mengaku masyarakat sangat khawatir karena wilayah mereka berjarak cukup jauh dari ibu kota kabupaten.
“Dokter itu sangat penting di daerah kami karena jarak dari desa ke kota sangat jauh. Kalau ada pasien darurat, sementara di puskesmas tidak ada dokter lalu harus dirujuk ke kabupaten, kami khawatir pasien bisa meninggal di tengah perjalanan,” ungkap Syamsudin.
Senada dengan itu, tokoh pemuda Desa Ueesi, Serman, berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar masyarakat di wilayah pegunungan tidak terus menjadi korban akibat minimnya pelayanan kesehatan.
Sedangkan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kolaka Timur, Irwanto, yang menerima berbagai keluhan masyarakat Kecamatan Aere, meminta persoalan kekurangan dokter umum dijadikan prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur agar krisis kekurangan dokter umum yang telah berlangsung berbulan-bulan tidak terus mengancam keselamatan warga di wilayah-wilayah terpencil.(Red)
