Kendari, Tagsultra.Com-Momentum penting bagi dunia pertanian Kolaka Timur terjadi di Aula Gedung Kanwil Perum BULOG Sulawesi Tenggara, Rabu (16/10/2025). Wakil Ketua I DPRD Koltim bersama Ketua Komisi I Eka Saputra, ST dan Ketua Komisi II DPRD Koltim, Suprianto, ST., MT, hadir menyaksikan langsung penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan nota kesepahaman antara tiga kepala daerah di Sultra dengan Perum BULOG.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama pasca panen melalui pembangunan drayer, Rice Milling Unit (RMU), Rice Meaning Processing (RMP), dan gudang besar yang akan dibangun di Kolaka Timur.
Ketua Komisi II DPRD Koltim, Suprianto, ST., MT, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Perum BULOG, khususnya kepada Direktur SDM dan Umum, yang dinilai berkomitmen kuat dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan.
“Alhamdulillah, rasa syukur hari ini saya haturkan karena Pemda Kolaka Timur mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur pasca panen. Ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap daerah dan petani kita di Kolaka Timur,” ujar Suprianto dengan penuh semangat.
Menurutnya, kehadiran pimpinan DPRD Koltim dalam acara ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap arah kebijakan nasional yang sejalan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Inpres ini adalah nawaitu tulus dari Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas harga di tingkat petani. Di Koltim sendiri, kita punya sekitar 25.000 petani atau 80% dari total penduduk yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suprianto menuturkan bahwa luas sawah produktif di Koltim kini mencapai 18.000 hektar, dan dengan adanya proyek strategis nasional, potensi itu bisa meningkat hingga 21.000 hektar, menghasilkan sekitar 135.000 ton gabah kering giling setiap tahunnya.
Namun, di lapangan masih ditemukan kendala serius, yakni permainan harga gabah yang membuat nilai jual petani tidak stabil.
“Harga HPP Rp 6.500 yang sudah ditetapkan pemerintah masih sering berfluktuasi. Karena itu, kami di Komisi II DPRD Koltim, terutama dari Fraksi Gerindra, berkomitmen akan mengawal penuh kebijakan ini agar harga gabah benar-benar stabil dan sesuai dengan harapan petani,” tegasnya.
Suprianto menilai, bantuan infrastruktur pasca panen dari pemerintah pusat merupakan “game changer” bagi kesejahteraan petani Koltim.
“Dengan adanya pembangunan drayer, RMU, RMP, dan gudang besar di Kolaka Timur, ini akan menjadi langkah konkret menuju kemandirian pangan daerah. Ini bukan sekadar program, tapi sebuah solusi nyata dari pemerintah untuk para petani,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan dan kepemimpinan Plt Bupati Koltim, H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd, yang dinilai konsisten memperjuangkan nasib petani.
“Insya Allah, di bawah kepemimpinan Bapak Yosep Sahaka, kesejahteraan petani akan semakin meningkat. DPRD Koltim akan terus mendukung penuh Pemda untuk segera menindaklanjuti dan mengimplementasikan hasil penandatanganan kerja sama hari ini,” pungkasnya.
Terakhir, Suprianto juga mengingatkan agar seluruh perangkat teknis di Pemda Koltim segera melengkapi data pendukung yang masih kurang agar proses pembangunan infrastruktur pertanian bisa segera direalisasikan tahun depan.
“Kita harapkan Gudang, drayer, dan RMU/RMP segera dibangun supaya stabilitas harga gabah di tingkat petani benar-benar tercapai, yakni Rp 6.500 per kilogram sesuai target nasional,” tutupnya dengan optimisme tinggi.
Laporan: Jusran
